Secara etimologi kebijakan berasal dari bahasa Yunani dari kata polis yang artinya negara, kota dan publik berasal dari bahasa inggris yaitu public yang artinya umum, masyarakatnya atau negara Jadi, pengertian publik ialah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, harapan, perasaan, tindakan dan sikap yang benar dan bersih berdasarkan nilai-nilai norma yang dimiliki mereka. James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu dan Amara Raksasataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan pulik menurut para ahli sebagai berikut:
Menurut Anderson, kebijakan publik ialah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.[1]
Thomas R. Dye mengatakan kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau pun tidak mengerjakan sesuatu. [2]
Menurut R.C. Chandler dan J.C. Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk pemecahan masalah politik.[3]
Menurut Nakamura dan Smalwood, kebijakan publik ialah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan.[4]
Menurut Winarno Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.[5]
Menurut Leo Agustino Kebijakan publik ialah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan “kesulitan-kesulitan” dan kemungkinan-kemungkinan “kesempatan-kesempatan” dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. [6]
Thoha memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan.[7]
Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab (2010) menyatakan bahwa:
- kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yangdilakukan secara acak dan kebetulan;
- kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
- kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
- kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.[8]
Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.[9]
Menurut David Easton, Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.[10]
George C. Edwards III dan Ira Sharkansky: Kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan.[11]
Randall B. Ripley menganjurkan agar kebijakan publik dilihat sebagai suatu proses dan melihat proses tersebut dalam suatu model sederhana untuk dapat memahami konstelasi antar aktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya.[12]
Refrensi:
Anderson, James E, 1970. Public Policy Making. New York. Reinhartand Wiston.
Dye, Thomas R, 2011. Understanding Public Policyi. Singapore. Longman.
Chandler, Ralph C, and Plano, Jack C, . The Public Administration Dictionary. California. ABC- Clio inc.
Nakamura, Robert T dan Smallwood, Frank, 1980. The Politics of PolicyImplementation. New York. St. Martin Press.
Winarno, Budi, 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta. Caps.
Agustino Leo, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.
Thoha, Miftah, 2009. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Jakarta. Kencana.
Wahab Solichin Abdul, 2010. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.
Harold D Laswell dan Abraham Kaplan, 1950. Power and Society. New Haven. YaleUniversity Press.
McNabb, David E, 2002. Research Methods in Public Administration andNonprofit Management, Quantitative and Qualitative Approaches. NewYork. M.E. Sharpe Inc., 80 Business Park Drive, Armonk.
Edward III, George C dan Ira Sharkansky, 1978. The Policy Predicament – Making and Implementing Public Policy. San Fransisco. W.H Freeman and Company.
Randall B. Ripley, 1985. Policy Analysis in Political Science, Nelson-Hall Publisher. Chicago. .